Manfaatkan Bunga Spesial 2.24%, dan Limit KSM 1.5M
- tenor 1 tahun bunga flat 2,24% - tenor 2 tahun bunga flat 2,40% - tenor 3 tahun bunga flat 2,75% - tenor 4 tahun bunga flat 3,40% - tenor 5 tahun bunga flat 4,75%
1 Oktober s.d. 31 Desember 2022
Suku bunga fixed berjenjang hingga 10 tahun: - 3,95% fixed tahun ke 1-3; lalu - 8,55% fixed tahun ke 4-6; lalu - 9,55% fixed tahun ke 7-10
hingga 31 Desember 2022
bmri.id/kprberjenjang
- Angsuran mulai 3 jutaan untuk limit 300 juta - Limit hingga 1,5 Miliar - Jangka waktu hingga 15 tahun
hingga 31 December 2022
Misteruntung - Mister Untung Maxwin's Online Games to Big Wins
An average score based on video view consistency, subscriber/views ratio, upload frequency, engagement rates, and channel growth.
Offenbar hast du diese Funktion zu schnell genutzt. Du wurdest vorübergehend von der Nutzung dieser Funktion blockiert.
Offenbar hast du diese Funktion zu schnell genutzt. Du wurdest vorübergehend von der Nutzung dieser Funktion blockiert.
Offenbar hast du diese Funktion zu schnell genutzt. Du wurdest vorübergehend von der Nutzung dieser Funktion blockiert.
Saldo untung (bahasa Belanda: batig slot) adalah keuntungan yang berasal dari tanam paksa di Hindia-Belanda (kini Indonesia) dan barang yang masuk ke kas Belanda. Sistem tanam paksa dimulai oleh Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch dengan pemikiran bahwa Nederlands-Indië merupakan daerah yang menguntungkan: Apalah keuntungan yang dihasilkan dari daerah jajahan terpencil...jika tidak memberikan pertumbuhan yang sebanding dengan kemakmuran nasional?.
Melalui bertambahnya pasar di Hindia, saldo untung menjadi kuat. Menurut Undang-undang 1815: Dengan pengecualian, Raja memiliki kekuasaan tertinggi atas perkebunan rakyat dan harta benda kerajaan di belahan dunia lainnya. Hal ini memungkinkannya memutuskan apapun yang terjadi dengan saldo Hindia. Antara tahun 1830-1850, hanya ada seperenam bagian yang muncul sebagai saldo untung pada anggaran. Sehingga, Raja Willem I membayar pengeluaran untuk mobilisasi selama politik kengototan setelah Revolusi Belgia tahun 1830 sebagian dari saldo Hindia. Dari tahun 1840, saldo untung menjadi bagian dari UU, tetapi yang lebih penting adalah UU tahun 1848 di mana Raja tidak lagi memiliki kekuasaan tertinggi di negeri jajahan. Dengan UU Transaksi Hindia tahun 1864 yang berlaku 3 tahun kemudian, Parlemen Belanda memperoleh kendali atas saldo untung.
Pada akhirnya, saldo untung menyusun bagian penting dari keseluruhan pendapatan negara:
Sebelum tahun 1850, saldo untung memberi sekitar 19% dari keseluruhan pendapatan. Antara tahun 1851-1860 sebesar 31%, antara 1861-1870 sebesar 24% dan antara tahun 1871-1877 sebesar 13%. Antara tahun 1856-1865, bahkan 7 kali saldo untung tersebut menyumbang separuh pada pendapatan negara.
Karena tidak pastinya besaran saldo untung, pada awalnya hanya beberapa hutang negara yang terbayar dengannya. Setelah itu, khayalak kurang memperhitungkan pendapatan ini dan selama pemulihan ekonomi pada tahun 1850-an diawali dengan dengan penghapusan cukai. Diluncurkannya pajak penghasilan juga dapat menunda saldo untung, yang dengan hal itu, pergeseran politik dalam sistem berbasis hak pilih sensus dapat dicegah. Dengan UU Perkeretaapian tahun 1860, saldo untung dipergunakan untuk memperluas jaringan kereta api nasional. Pembangunan Terusan Laut Utara dan Nieuwe Waterweg juga menggunakan saldo untung.
Pada awalnya, cultuurstelsel diterima secara umum di Belanda, namun dari tahun 1840-an, bermunculanlah kritik antara lain terhadap pekerja paksa dan budak. Kemudian ada laporan yang tiba di Belanda pada tahun 1849, bahwa 4 tahun sebelumnya dimulailah kelaparan di Jawa, anggota parlemen Wolter Robert van Hoëvell mengajak rekan sebangsanya untuk berpikir hingga tingkatan mana mereka telah gagal. Meskipun laporannya Slaven en vrijen onder de Nederlandsche wet adalah satu di antara hal yang mendorong penghapusan perbudakan pada tahun 1859, politik saldo untung tetap kuat. Hal ini mempengaruhi anggaran Belanda tepat di masa itu ketika kemungkinan kebangkrutan negeri tampak membesar. Meskipun Tweede Kamer memprotes penggunaan istilah daerah yang menguntungkan untuk Jawa pada tahun 1853, kritik akibat hal tersebut awalnya hanya terdengar di Belanda. Di kalangan penduduk Eropa di Hindia, kritik-kritik mulai terdengar.
Kritik atas sistem tanam paksa semakin menguat, juga karena dianggap kurang tempat untuk inisiatif pribadi. Ada kesepakatan bahwa Hindia harus membawa kemakmuran atas tanah air, tetapi tak semua orang menutup mata atas cara saldo untung diperoleh. Pada tahun 1860-an, Nederlands-Indie benar-benar menjadi sasaran pembahasan untuk perwakilan rakyat. Dengan UU Gula 1870, penarikan bertahap pemerintah Hindia-Belanda dari budi daya gula pun disahkan, sementara UU Agraria 1870 menjamin kepemilikan tanah penduduk asli Indonesia, sementara lahan liar bisa dipergunakan untuk sewa jangka panjang. Hal itu mengakhiri sistem tanam paksa. Hingga tahun 1877, masih ada kabar burung tentang saldo untung, tetapi dengan jatuhnya harga kopi dan berkecamuknya Perang Aceh menyebabkan hal ini juga berakhir. Pendapat awal tentang penggunaan saldo untung untuk Belanda dapat dibenarkan, yakni bahwa kesatuan keuangan antara Belanda dan Hindia tidak ada lagi. Kerugiannya sepenuhnya berasal dari anggaran Hindia. Meskipun setelah masa tersebut tidak ada lagi rumor tentang saldo untung, sisa saldo itu masih tetap ada hingga tahun 1912. Secara tidak langsung, sistem budi daya dan perdagangan di Hindia tetap penting bagi kemakmuran Belanda.
Pada awalnya, liberalisasi tampak menguntungkan penduduk Jawa, namun pengaturan atas modal yang terbatas untuk mewujudkan investasi memastikan bahwa hal itu menjadikannya tidak dapat bersaing di Eropa. Conrad Theodore van Deventer memperjuangkannya pada tahun 1899 dalam artikel Een ereschuld di majalah De Gids untuk membayarkan kembali saldo untung sebesar 187.000.000 gulden kepada Hindia sejak diberlakukannya UU Transaksi Hindia pada tahun 1867. Meskipun tampaknya besar, hal itu tampaknya tak pernah terjadi. Oleh Menteri Idenburg, utang Hindia sebesar 40.000.000 gulden diambil alih pada tahun 1905. Selama masa itulah, politik etis dimulai, yang tujuannya adalah membentuk penduduk negeri jajahan sedemikian rupa sehingga dapat mandiri secara politik dan ekonomi. Namun, di sini juga, kepentingan pribadi memainkan peran penting untuk Belanda.
Liputan6.com, Jakarta Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani, bikin geger. Benny menyebut bisnis judi online di Tanah Air dikendalikan oleh orang Indonesia. Benny tidak menyebut nama, hanya inisial T.
Sosok Mister T ini, disebut Benny, memiliki pengaruh yang sangat besar. Bahkan Mister T tidak tersentuh sekalipun oleh hukum di republik ini.
Benny mengungkap sosok inisial T ini dalam sambutannya pada acara Pengukuhan dan Pembekalan Komunitas Relawan Pekerja Migran Indonesia (KAWAN PMI) di Kota Medan, Sumatera Utara, Jumat, 26 Juli 2024.
Benny mengaku sudah melaporkan sosok T ini ke Presiden Joko Widodo hingga Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
"Saya menyatakan di depan Presiden, Panglima TNI dan Kapolri, sebetulnya sangat mudah untuk menangkap siapa aktor di balik bisnis judi online di Kamboja. Dan siapa aktor di balik scamming online. Saya cukup menyebutnya, inisialnya T aja, paling depan. (Inisial) yang kedua saya enggak perlu sebut. Dan ini saya sebut di depan Presiden," ujar Benny Rhamdani.
Bahkan, Benny mengeklaim, saat mengungkap sosok T dalam rapat terbatas di Istana Negara beberapa waktu lalu, Presiden dan Kapolri kaget.
"Boleh ditanya Pak Menko Mahfud Md saat itu. Pak Presiden kaget. Pak Kapolri kaget. Agak cukup heboh rapat terbatas saat itu. Orang ini adalah orang yang selama republik ini berdiri tidak tersentuh oleh hukum," ucap Benny.
Benny menjelaskan sosok T berhasil terungkap setelah pihaknya mengusut kasus penempatan pekerja ilegal ke Kamboja. Di negara yang dijuluki Hell on Earth itu, banyak warga Indonesia dipekerjakan secara ilegal di tempat-tempat judi online.
Tidak hanya dari kalangan menengah ke bawah, pekerja asal Indonesia yang ditempatkan secara ilegal di Kamboja juga berasal dari kalangan berpendidikan.
Benny sadar, jika selama ini kenapa negara tidak mampu menyentuh sindikat penempatan pekerja ilegal, karena bisnis ini selalu dibekingi oleh oknum-oknum yang memiliki atribut-atribut kekuasaan di negara.
"Di depan Presiden, di hadapan Panglima TNI, di hadapan Kapolri, menteri dan lembaga, saya katakan oknum-oknum itu berasal dari TNI-Polri, oknum-oknum kementerian/lembaga. Dan bahkan oknum di BP2MI terlibat dalam sindikat penempatan ilegal pekerja migran Indonesia," ujar Benny.
Oleh karena itu, Benny meminta negara harus berani memberantas sindikat perdagangan orang dan bandar judi online yang merusak bangsa.
"Mohon maaf dengan segala hormat. Saatnya negara mengambil tindakan tegas. Tidak hanya menyeret para calo, kaki tangan, tapi mampu hukum menyentuh para bandar, para tekong. Mereka yang kita kategorikan sebagai penjahat, penjual anak bangsa, yang selama ini mengambil keuntungan dan pesta pora dari bisnis haram perdagangan manusia," ujar Benny.
Muncul wacana keluarga korban judi online termasuk kategori penerima bantuan sosial atau bansos. Usulan ini pertama kali dikemukakan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK Muhadjir Effendy. Menko PMK mengatakan p...
